Perma Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
Lampiran :
- Beranda
- Tentang Pengadilan
-
Layanan Publik
- Jam Kerja
- Jadwal Sidang
- Permohonan Informasi
-
Laporan
- Hasil Penelitian
- Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris
- Laporan Tahunan
- Laporan Survei Harian
- Laporan Keuangan
- Laporan Pelayanan Informasi Publik
- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
- Laporan SKM
- Laporan SPAK
- Laporan Survei Zona Integritas
- Pengumuman
- Pengaduan Layanan Publik
- E-Brosur
- Buku Pedoman SPPT-TI Dirjen Badilum
-
Layanan Hukum
- Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
- Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara
- Prosedur Eksekusi
-
Hak-Hak Masyarakat
- Hak Hak Pokok dalam Proses Persidangan
- Hak Hak Tersangka dan Terdakwa
- Hak Penasihat Hukum
- Hak Pelapor dan Terlapor
- Hak Pihak Ketiga
- Hak Para Pihak Yang Berhubungan Dengan Peradilan
- Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi Ganti Rugi
- Hak Atas Biaya Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)
- Hak Bantuan Hukum
- Prosedur Mediasi
- Mekanisme Gugatan Sederhana
- SK KMA dan Perma
- Prosedur Peminjaman Berkas
- PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
- Berita
- Hubungi Kami
- Reformasi Birokrasi
